seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

seputar-kppn.com

Prosedur Koreksi/Ralat SPM di KPPN

Dibaca: 12529 kali
E-mail Print PDF

ralatspm12 Prosedur mengenai Koreksi/Ralat SPM telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN. Satker yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Prosedur koreksi/ralat SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya adalah sebagai berikut:

Last Updated on Friday, 28 September 2012 05:28

Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran 2012

Dibaca: 32690 kali
E-mail Print PDF

diba-baru2012Membaca judul di atas mungkin ada yang bertanya-tanya apakah ada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan-nya yang mengatur seperti langkah-langkah akhir tahun anggaran dalam PER-73/PB/2011??? Jawabnya tentu saja tidak. Artikel ini bermaksud menyegarkan pemahaman kita apa saja yang semestinya/harus dilakukan setelah menerima DIPA TA.2012 agar pelaksanaan anggaran khususnya realisasi anggaran berjalan dengan baik, efektif dan optimal.

Last Updated on Friday, 23 December 2011 08:03

Kode Pajak Ditanggung Pemerintah pada SPM Belanja Pegawai

Dibaca: 4788 kali
E-mail Print PDF

tax Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011 tanggal 07 Juli 2011 tentang Perubahan atas PER-57 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D telah mengatur bahwa kode-kode yang digunakan dalam pembayaran pajak PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dalam potongan SPM Belanja Pegawai menggunakan kode-kode sebagai berikut:

015.04.01.51.411121.119091

Last Updated on Monday, 12 December 2011 05:53

Pencairan Dana DIPA yang bersumber dari PNBP

Dibaca: 15290 kali
E-mail Print PDF

dipa-pnbpPelaksanaan APBN dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Negara berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dalam satu tahun anggaran yakni dari Januari s.d. Desember. Sumber dana APBN dalam DIPA terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PNBP). Artikel berikut akan membahas teknis pencairan dana APBN yang bersumber dari PNBP.

Last Updated on Monday, 05 December 2011 00:30

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS

Dibaca: 19448 kali
E-mail Print PDF

guru Perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik khususnya Guru baik guru PNS maupun non PNS, sekarang ini semakin besar. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian beberapa tunjangan bagi guru untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Salah satu tunjangan yg diberikan kepada Guru PNS dan non PNS yang dibebankan pada APBN adalah Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru. Pemberian tunjangan tersebut diatur petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Last Updated on Monday, 28 November 2011 08:13

Page 6 of 9

You are here: