seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 5653 kali

Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

E-mail Print PDF

Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Lingkup Kementerian Agama

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-14/PB/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana BOS Lingkup Kementerian Agama maka mekanisme pencairan dana BOS lingkup Kementerian Agama menjadi lebih jelas. Sebelumnya pencairan dana BOS lingkup Kementerian Agama diatur dalam peraturan yang berbeda antara BOS lingkup Madrasah Negeri dengan Swasta/Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) setara SD dan MTs Swasta/PPS setara SMP.

A. Hal-hal yang terkandung dalam peraturan tersebut adalah:

Alokasi Dana BOS

Dana BOS bagi Madrasah Negeri dialokasikan pada DIPA Madrasah Negeri dan Dana BOS bagi MI Swasta/PPS setara SD dan MTs Swasta/PPS setara SMP dialokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pengajuan SPM ke KPPN Madrasah Negeri

Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D BOS bagi Madrasah Negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan tersebut adalah PER-57/PB/2011 tanggal 10 Desember 2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D, PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan PER-66/PB/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengajuan SPM ke KPPN Madrasah Swasta/PPS setara SD dan SMP

Pencairan dana dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan menerbitkan SPM-LS yang diajukan ke KPPN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D untuk mentransfer dana BOS ke rekening masing-masing Madrasah/PPS. Pengajuan pencairan dana dilakukan per triwulan yaitu:

  1. Tahap I (bulan Januari s.d. Maret) dapat dicairkan paling cepat bulan Januari;
  2. Tahap II (bulan April s.d. Juni) dapat dicairkan paling cepat bulan April;
  3. Tahap III (bulan Juli s.d. September) dapat dicairkan paling cepat bulan Juli;
  4. Tahap IV (bulan Oktober s.d. Desember) dapat dicairkan paling cepat bulan Oktober.

SPM-LS tersebut dilampiri:

  1. Surat Keputusan Kuasa PA tentang Penetapan Penerima Dana BOS;
  2. SPTJM;
  3. Daftar Nominatif Penerima Dana BOS yang memuat nama MI Swasta/PPS setara SD dan MTs Swasta/PPS setara SMP, besaran BOS, dan rekening penerima dana BOS.
  4. ADK SPM dan ADK rekening penerima dana BOS.

B. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pencairan Dana BOS adalah:

  1. Kuasa PA bertanggung jawab secara material atas pelaksanaan dan pembayaran BOS bagi Madrasah Negeri.
  2. Kuasa PA bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan penyaluran dana BOS bagi MI Swasta/PPS setara Sekolah Dasar, dan MTs Swasta/PPS setara SMP.
  3. KPPN menerbitkan SP2D setelah diterimanya SPM-LS BOS beserta dokumen penudukung dalam keadaan lengkap dan benar.

C. Saran

  1. Agar sebelumnya mempersiapkan perencanaan kas dalam rangka pencairan dana BOS menggunakan aplikasi forecasting satker (AFS) guna efektivitas dan kemudahan pencairan dana. Khusus untuk pencairan dana BOS Madrasah Swasta, perencanaan dapat dilakukan lebih mudah karena dilakukan dalam 4 (empat) triwulan.
  2. Kuasa PA dan pejabat perbendaharaan terkait (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM) agar memperhatikan kelengkapan dan kebenaran persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pencairan dana BOS.
  3. Agar memperhatikan kebenaran rekening dalam daftar nominative penerima dengan mencocokkan nama dan nomor rekening penerima yang diterbitkan Bank. Lebih baik lagi bila sebelumnya KPA atau pejabat perbendaharaan terkait melakukan pengecekan kebenaran rekening tersebut pada Bank bersangkutan. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan bila dibuat semacam MoU atau kesepakatan antara KPA, Penerima Dana dan Bank tempat rekening dibuka.
  4. Bagi Madrasah Negeri ataupun Kantor Kementerian Agama yang belum sepenuhnya mengerti dengan pelaksanaan PER-14/PB/2011 ini agar bertanya kepada petugas Seksi Pencairan Dana pada KPPN setempat.

Tulis Komentar


You are here: