seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 3759 kali

History Gaji PNS pada Aplikasi GPP

E-mail Print PDF

gpp Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara dan Lembaga, maka Pengelolaan Administrasi Belanja PNS Pusat telah diserahkan kepada satuan kerja Kementerian Negara dan Lembaga. Satuan Kerja (satker) bertanggung jawab penuh atas kebenaran data PNS untuk digunakan dalam pembayaran belanja pegawai, penyimpanan berkas-berkas yang berhubungan dengan kepegawaian yang berakibat pada perubahan pembayaran belanja pegawai, dan pemutakhiran data-data pegawai.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjuk teknis terkait pembayaran belanja pegawai PNS Pusat yang dibebankan pada APBN telah menyediakan Aplikasi Gaji PNS Pusat (Aplikasi GPP) untuk melaksanakan tugas pengelolaan administrasi belanja PNS Pusat. Satker tinggal menggunakannya, merekam/mengupdate data PNS dan membuat dokumen yang disyaratkan dalam rangka pembayaran belanja pegawai.

Dalam tahap awal pelaksanaan PER-37/PB/2009, KPPN telah memberikan bimbingan kepada satker dalam merekam data PNS yang bekerja pada kantornya masing-masing. Hasil dari pekerjaan tersebut adalah tersedianya data PNS yang lengkap dan akurat. Setelah itu, satker mengupdate sendiri data kepegawaiannya dalam aplikasi GPP apabila terjadi perubahan dan merekam data pegawai baru bila ada pegawai yang baru bekerja sebagai CPNS.

Untuk PNS lama, tidak diperkenankan menghapus datanya dengan alasan apapun. PNS yang pensiun ataupun pindah/mutasi ada prosedur untuk menonaktifkan pegawai tersebut. Makin lama seorang PNS bekerja maka data pegawainya semakin banyak, begitu pula dengan data pembayaran gajinya. Data-data ini kita sebut history pegawai. History pegawai akan semakin bertambah banyak dan panjang seiring dengan bertambahnya masa kerja, dan akan berhenti disuatu satker setelah dinonaktifkan karena pensiun ataupun mutasi/pindah.

Selama PNS tersebut masih aktif bekerja maka data history pegawai harus tetap dibawa kemanapun PNS tersebut bekerja walaupun mutasi berkali-kali selama menjadi PNS. Data history pegawai ini berupa arsip data komputer (adk) yang dihasilkan dari Aplikasi GPP. Bila PNS pindah dari satker A ke satker B maka data history gaji tersebut juga turut berpindah ke satker B. PNS tersebut pindah ke satker B dengan membawa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji, ADK pegawai pindah (file *.pnd) dan dosir pegawai. ADK pegawai pindah tersebut di transfer ke Aplikasi GPP satker B untuk dicocokkan history pegawainya dengan cara mencetak Kartu Pegawai. Satker B tidak diperkenankan merekam baru (dari awal) data pegawai yang pindah dari satker A. Data history pegawai PNS tersebut akan bertambah saat bekerja di satker B. Jadi data history pegawai PNS menjadi data pegawai saat di satker A + data pegawai saat di satker B, demikian seterusnya bila PNS tersebut pindah ke satker C, D, dan satker-satker lain. 

Bila satker B merekam ulang dari awal data PNS tsb. maka saat pengajuan pembayaran belanja pegawai seperti Gaji Induk (gaji bulanan), adk pegawai baru yang dikirim dari aplikasi GPP satker B ke aplikasi GPP KPPN akan tervalidasi sebagai pegawai baru karena history data pegawai yaitu pembayaran gajinya dari satker lama (satker A) tidak masuk ke dalam data pegawai sehingga akan ditolak oleh KPPN pembayaran gajinya. Gaji PNS tersebut dapat dibayarkan bila history pegawai yang semestinya (yang lengkap) diterima oleh aplikasi GPP KPPN.

Semoga Informasi ini dapat membantu dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai PNS Pusat pada satuan kerja kementerian negara dan lembaga.

Tulis Komentar


You are here: