seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 6858 kali

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2012

E-mail Print PDF

Bantuan Operasional Kesehatan yang disingkat BOK adalah bantuan dana dari APBN yang disalurkan kepada Puskesmas/Puskesdes/Posyandu melalui Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kewenangan Tugas Pembantuan. Dana BOK ini sesuai dengan sifatnya dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial meskipun dalam tahun anggaran 2012 menggunakan akun belanja barang.

DASAR HUKUM

BOK dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

  1. PMK-134/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.
  2. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
  3. PER-11/PB/2005 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan PER-66/PB/2005.
  4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor PR.01.02/I/668/2012 tanggal 25 April 2012 hal Penggunaan Akun 526115 untuk Tugas Pembantuan (TP) BOK TA.2012
  5. S-4625/PB/2012 tanggal 30 Mei 2012 hal Penggunaan Akun 526115 Untuk Tugas Pembantuan (TP) BOK TA.2012

MEKANISME PENYALURAN DANA

Mekanisme penyaluran dana BOK TA.2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada PUSKESMAS dilakukan dengan mekanisme LS berupa transfer dana dari rekening Kas Umum Negara ke rekening PUSKESMAS.

Mekanisme penyaluran dananya adalah sebagai berikut:

A. Pengajuan SPP menjadi SPM di Satker Dinas Kesehatan

Harus dilengkapi paling sedikit dengan:

  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang paling sedikit memuat: Penerima BOK, Nila BOK, Nama dan Nomor Rekening PUSKESMAS;
  2. Surat Perjanjian Kerjasama antara KPA dengan Kepala Puskesmas paling sedikit memuat: hak dan kewajiban, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan, kesediaan menyetor sisa dana ke kas negara, mekanisme pertanggungjawaban dan mekanisme melalui sanksi atas pelanggaran perjanjian.

B. Pengajuan SPM-LS ke KPPN oleh Satker Dinas Kesehatan

SPM-LS harus melampirkan:

  1. Daftar Nominatif penerima BOK sesuai ketentuan;
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

C. Pertanggungjawaban

  1. Kepala PUSKESMAS wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOK kepada KPA;
  2. KPA bertanggungjawab atas pengawasan penggunaan dana BOK.

D. Lain-Lain

  1. Tahun 2013, alokasi dana BOK akan dibebankan pada akun Belanja Bantuan Sosial, dengan penyesuaian dalam Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan BOK.
  2. Pengaturan Surat Dirjen Perbendaharaan dalam S-4625/PB/2012 tanggal 30 Mei 2012, hanya mengatur tentang tata cara pencairan dana BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Puskesmas. Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana BOK yang telah ditransfer oleh KPA kepada PUSKESMAS menjadi tanggung jawab Kepala PUSKESMAS.

Apabila memerlukan informasi dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi KPPN setempat mitra kerja masing-masing satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.


Tulis Komentar


You are here: