seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 12361 kali

Pencairan dan Penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian dan Lembaga

E-mail Print PDF

pmk-81_bansos

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Dengan berlakunya peraturan ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pencairan dan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut beberapa hal-hal pokok dan penting untuk diketahui berkenaan dengan mekanisme pencairan dana Belanja Bantuan Sosial berdasarkan PMK-81/PMK.05/2012.

DEFINISI PENTING (Pasal 1)

  • Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
  • Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 
  • Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
  • Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.

RUANG LINGKUP (Pasal 2)

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan dan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada. penerima bantuan sosial termasuk pertanggungjawabannya.

PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Pasal 3

  1. Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
  2. Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa.
  3. Biaya-biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa dialokasikan pada Belanja Barang.

Pasal 4

  • Anggaran Belanja Bantuan Sosial disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan:
  1. tujuan penggunaan bantuan sosial;
  2. pemberi bantuan sosial;
  3. penerima bantuan sosial; dan
  4. bentuk bantuan sosial yang disalurkan.
  • Tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial meliputi:
  1. Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  2. Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;    
  3. Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  4. Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
  5. Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dantidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
  6. Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
  • Pemberi bantuan sosial merupakan Kementerian Negara/ Lembaga yang rugas dan fungsinya terkait dengan penanganan kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
  • Penerima Bantuan Sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
  • Penerima Bantuan Sosial termasuk juga lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
  • Bantuan sosial yang diberikan oleh pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial tidak untuk:
  1. dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial; atau
  2. diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial.
  • Bentuk Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan terdiri atas:
  1. uang;
  2. barang; dan/atau
  3. jasa
  • Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola.
  • Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa, dilaksanakan melalui penyaluran barang dan/atau jasa kepada penerima bantuan sosial yang pengadaan barang dan/atau jasanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

Anggaran Belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam DIPA Kementerian Negara/ Lembaga.

KEWENANGAN PA, KUASA PA, DAN PPK DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 6
Kewenangan PA, Kuasa PA, dan PPK dalam rangka pengelolaan dana Belanja Bantuan Sosial diatur sebagai berikut:

  1. PA memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan;
  2. Kuasa PA memiliki kewenangan untuk menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, dan mengesahkan surat keputusan penerima bantuan sosial;
  3. PPK memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi, penentuan dan penetapan surat keputusan penerima bantuan sosial, melakukan perikatan dengan pihak ketiga, dan melaksanakan pembayaran.

Pasal 7

Petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Kuasa PA paling sedikit memuat:

  1. tujuan penggunaan Belanja Bantuan Sosial;
  2. pemberi bantuan sosial;
  3. penerima bantuan sosial;    
  4. alokasi anggaran;
  5. persyaratan penerima bantuan sosial;
  6. tata kelola pencairan dana Belanja Bantuan Sosial;
  7. pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial; dan
  8. pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.

PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
I. Penetapan Penerima Bantuan Sosial
Pasal 8

  • Dalam rangka menentukan penerima bantuan sosial, PPK melakukan seleksi penerima bantuan sosial sesuai kriteria/persyaratan yang ditentukan dalam pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh PA dan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Kuasa PA.
  • Berdasarkan hasil seleksi tersebut, PPK menetapkan surat keputusan penerima bantuan sosial.
  • Dalam rangka penyaluran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang, surat keputusan penerima bantuan sosial paling sedikit memuat:
  1. identitas penerima bantuan sosial;
  2. nilai uang bantuan sosial; dan
  3. nomor rekening penerima bantuan sosial.
  • Dalam hal penerima bantuan sosial tidak mempunyai nomor rekening, nomor rekening yang dicantumkan dalam surat keputusan penerima bantuan sosial adalah nomor rekening Bank/Pos Penyalur.
  • Dalam rangka penyaluran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa, surat keputusan penerima bantuan sosial paling sedikit memuat:
  1. identitas penerima bantuan sosial;
  2. nilai barang bantuan sosial; dan
  3. bentuk barang dan/atau jasa yang akan diberikan.
  • Surat keputusan penerima bantuan sosial selanjutnya disahkan oleh Kuasa PA.
  • Surat keputusan penerima bantuan sosial yang disahkan oleh Kuasa PA merupakan dasar pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.
  • Untuk mempercepat pemberian bantuan sosial, penetapan surat keputusan dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima yang telah memenuhi persyaratan.

II. Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial Yang Disalurkan Dalam Bentuk Uang
Pasal 9
Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS):

  1. dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos; atau
  2. dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/ Pos Penyalur.

Pasal 10

  • Pencairan dana Belanja Bantuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/ Pos Penyalur Sosial dilakukan dalam hal:
  1. penerima bantuan sosial dalam bentuk uang tidak memungkinkan untuk membuka rekening pada bank/pos;
  2. dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan merupakan Program Nasional yang menurut peraturan perundang-undangan harus disalurkan melalui lembaga penyalur; atau
  3. jumlah penerima bantuan sosial dalam bentuk uang pada satu jenis Belanja Bantuan Sosial dan satu DIPA lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan sosial.
  • Dalam rangka pencairan dana Belanja Bantuan Sosial dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/ Pos Penyalur, Kuasa PA membuka rekening pada Bank/Pos Penyalur.
  • Pembukaan rekening pada Bank/Pos Penyalur oleh Kuasa PA tersebut diatas dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
  • Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur disalurkan kepada penerima bantuan sosial dengan cara:
  1. pemindahbukuan dari rekening Bank/ Pos Penyalur ke rekening penerima bantuan sosial; atau
  2. pemberian uang tunai dari rekening Bank/Pos Penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas Bank/Pos Penyalur.

Pasal 11

  • Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur, PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
  • Bank/pos yang terpilih menjadi Bank/Pos Penyalur dana Belanja Bantuan Sosial menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama dengan PPK.
  • Kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  2. tata cara dan syarat penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada penerima Belanja Bantuan Sosial;
  3. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Belanja Bantuan Sosial ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke rekeningBank/Pos Penyalur;
  4. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur bahwa sisa Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Bank/PosPenyalur yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara pada hari kerja berikutnya;
  5. kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial secara berkala kepada PPK;
  6. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa giro pada Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial ke Rekening Kas Umum Negara;
  7. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Belanja Bantuan Sosial yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Rekening Kas Umum Negara; dan
  8. ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap salah satu pihak yang melanggar kontrak/perjanjian kerja sama.
  • Dalam kontrak/perjanjian kerja sama dengan Bank/Pos Penyalur dana Belanja Bantuan Sosial, tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan terhadap penerima dana Belanja Bantuan Sosial.
  • Dalam hal ketentuan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial yang tercantum pada kontrak/perjanjian kerja sama melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

III. Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial Yang Disalurkan Dalam Bentuk Barang dan/atau Jasa
Pasal 12

  • Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk bantuan sosial yang akan disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima bantuan sosial, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa.
  • Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial dapat juga termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima bantuan sosial.
  • Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan untuk penerima bantuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa.
  • Penyaluran barang dan/atau jasa yang pengadaannya menggunakan dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial dilakukan oleh:
  1. PPK; atau
  2. Penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak.

TATA CARA PENGAJUAN SPP, SPM, DAN SP2D DALAM RANGKA PENCAIRAN DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 13

  • Dalam rangka pencairan dana Belanja Bantuan Sosial, PPK mengajukan SPP Belanja Bantuan Sosial kepada PP-SPM yang paling sedikit dilampiri dengan:
  1. Surat keputusan penerima bantuan sosial;
  2. Daftar dan rekapitulasi penerima bantuan sosial;
  3. Naskah kontrak/perjanjian kerjasama penyaluran Belanja Bantuan Sosial antara PPK dan Bank/Pos Penyalur dalam hal penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur;
  4. Dokumen kontrak pengadaan barang dan/atau jasa antara PPK dan penyedia barang dan/atau jasa dalam hal dana Belanja Bantuan Sosial disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa.
  • PP-SPM melakukan pengujian terhadap SPP dan lampiran yang diajukan oleh PPK.
  • Dalam hal berdasarkan hasil pengujian oleh PP-SPM terhadap SPP, SPP dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PP-SPM menerbitkan SPM-LS.
  • Tata cara pengujian SPP, pengajuan SPM-LS oleh PP-SPM ke KPPN, dan penerbitan SP2D oleh KPPN dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

PENYETORAN DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN PEMBAYARAN KEMBALI ATAS SETORAN DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL

I. Penyetoran Dana Belanja Bantuan Sosial

Pasal 14

  • PPK melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial yang disampaikan oleh Bank/Pos Penyalur.
  • Dalam hal hasil penelitian atas laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial terdapat dana Belanja Bantuan Sosial yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama, PPK menerbitkan surat perintah penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial ke Rekening Kas Umum Negara.
  • Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
  • SSPB dilampiri dengan daftar nama penerima bantuan sosial yang tidak tersalurkan.
  • Setoran dana Belanja Bantuan Sosial dibukukan sebagai pengembalian belanja sebesar nilai setoran dana Belanja Bantuan Sosial pada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, dan jenis belanja yang sarna sebagaimana yang tercantum dalam SSPB.
  • Dalam hal penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilampiri dengan daftar nama penerima bantuan sosial.
  • Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial dan bunga/jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, surat setorannya dibuat secara terpisah.

II. Pembayaran Kembali Atas Setoran Dana Belanja Bantuan Sosial

Pasal 15

  • Pembayaran kembali atas setoran dana yang tidak tersalurkan hanya dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
  • Mekanisme pembayaran kembali setoran dana Belanja Bantuan Sosial diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

  • Kuasa PA bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial.
  • PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa PA.
  • Dalam rangka pengawasan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, Kuasa PA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.
  • Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, Kuasa PA harus menyusun laporan pertanggungjawaban.
  • Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat jumlah pagu bantuan sosial yang disalurkan, realisasi bantuan sosial yang telah disalurkan, dan sisa dana bantuan sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
  • Dalam hal masih terdapat dana-Belanja Bantuan Sosial pada rekening Bank/Pos Penyalur yang belum disetorkan sampai akhir tahun anggaran, dana tersebut disajikan sebagai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).
  • Laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan:
  1. data bukti transfer/tanda terima/konfirmasi dari Bank/Pos Penyalur/penerima bantuan sosial, untuk penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang; atau
  2. berita acara serah terima, untuk penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa.
  • Laporan pertanggungjawabandilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Pencairan dan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pencairan dan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN PENTING:

Pasal-Pasal lengkap peraturan ini dapat dibaca pada PMK-81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara/Lembaga.Bila memerlukan informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini jangan ragu untuk datang ke KPPN/Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.


Tulis Komentar


You are here: