seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 8806 kali

Mekanisme Pengelolaan Hibah Dalam APBN

E-mail Print PDF

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.

Rekening Hibah adalah rekening pemerintah lainnya yang dibuka oleh K/L dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.

Klasifikasi hibah

Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi:

  • hibah uang, terdiri diri:
  1. uang tunai; dan
  2. uang untuk membiayai kegiatan.
  • hibah barang/jasa; dan
  • hibah surat berharga

Berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi menjadi:

  1. hibah terencana; dan
  2. hibah langsung.

Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi:

  1. hibah dalam negeri; dan
  2. hibah luar negeri.

Pengesahan Hibah

Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN.

Pengesahan pendapatan dan belanja atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

  1. pengajuan permohonan nomor register;
  2. pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;
  3. penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; dan
  4. pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung.


Pengajuan Permohonan Nomor Register

  • Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.
  • Permohonan nomor register dilampiri:
  1. perjanjian hibah (grant agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  2. ringkasan hibah (grant summary).
  • DJPU memberikan nomor register kepada K/L dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan(DJPB).
  • DJPU menyampaikan rekapitulasi nomor register kepada DJPB setiap triwulan.
  • Surat permohonan nomor register dan ringkasan hibah disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-II PMK-191/PMK.05/2011

Pengelolaan Rekening Hibah

  • Menteri/pimpinan lembaga selaku PA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
  • Dalam hal hibah langsung dalam bentuk uang diterima oleh BUN/Kuasa BUN, maka BUN/Kuasa BUN membuka dan menetapkan rekening tersebut sebagai Rekening Hibah.
  • Permohonan persetujuan pembukaan rekening dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L/kantor/Satker.
  • Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari BUN/Kuasa BUN, Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA membuka Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
  • Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker berkenaan yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  • Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada BUN/Kuasa BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik K/L/kantor/Satker.
  • K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah.
  • Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker dansaldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
  • Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo Rekening Hibah ke RKUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
  • Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
  • BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.


Penyesuaian Pagu Hibah Dalam DIPA

  1. PA/KPA pada K/L melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L.
  2. DJPU melakukan penyesuaian pagu Pendapatan Hibah dalam DIPA Bagian Anggaran 999.02 berdasarkan rencana penarikan hibah.
  3. Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Penyesuaian pagu belanja adalah sebesar yang direncanakan akandilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
  5. Penyesuaian pagu pendapatan, dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  6. Revisi tersebut menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan.
  7. Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA diproses melalui mekanisme revisi pada kesempatan pertama.
  8. K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA.


Sisa Pagu Belanja Bersumber dari Hibah

  1. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
  2. Penambahan pagu DIPA setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan.
  3. Penambahan pagu DIPA dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya.

Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah langsung

  • PA/KPA mengajukan SP2HL atas seluruh Pendapatan Hibah Langsung yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
  • PA/KPA mengajukan SP2HL atas seluruh Pendapatan Hibah Langsung yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya.
  • Batas waktu penyampaian surat perintah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  • Atas Pendapatan Hibah Langsung bentuk uang dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
  1. copy Rekening atas Rekening Hibah;
  2. SPTMHL;
  3. SPTJM; dan
  4. copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
  • Atas dasar SP2HL, KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  1. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
  2. lembar ke-2, untuk DJPU dengan dilampiri copy SP2HL; dan
  3. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
  • Atas dasar SPHL, KPPN membukukan Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung serta saldo kas di K/L dari hibah.
  • Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, DJPU membukukan Pendapatan Hibah Langsung.
  • Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, PA/KPA membukukan belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L dari hibah.

Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Uang

  • Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang, dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
  • Atas pengembalian, PA/KPA mengajukan SP4HL kepada KPPN Khusus Jakarta VI dalam hal hibah berasal dari luar negeri.
  • Atas pengembalian, PA/KPA mengajukan SP4HL kepada KPPN mitra kerjanya dalam hal hibah berasal dari dalam negeri.
  • Batas waktu penyampaian surat perintah pengembalian hibah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  • Atas pengembalian Pendapatan Hibah Langsung bentuk uang, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri:
  1. copy rekening atas Rekening Hibah;
  2. copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
  3. SPTJM.
  • Atas dasar SP4HL, KPPN menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  1. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
  2. lembar ke-2, untuk DJPU dengan dilampiri copy SP4HL; dan
  3. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
  • Atas dasar SP3HL, KPPN membukukan pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan mengurangi saldo kas di K/L dari hibah.
  • Atas dasar SP3HL yang diterima dari KPPN untuk pendapatan hibah tahun berjalan, DJPU membukukan pengembalian Pendapatan Hibah Langsung sebagai pengurang realisasi pendapatan hibah.
  • Atas dasar SP3HL yang diterima dari KPPN untuk pendapatan hibah tahun yang lalu, DJPU tidak melakukan pencatatan, namun diungkapkan dalam CaLK.
  • Atas dasar SP3HL yang diterima dari KPPN, PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas di K/L dari hibah.
  • Saldo kas di K/L dari hibah tidak boleh bernilai negatif.

TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
Ketentuan Umum

  • Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dilaksanakan melalui pengesahan oleh DJPU.
  • Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dilaksanakan melalui pencatatan oleh BUN/Kuasa BUN.
  • Pengesahan pendapatan dan pencatatan belanja/pengeluaran pembiayaan, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  1. penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya;
  2. pengajuan permohonan nomor register;
  3. pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke DJPU;
  4. pencatatan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Penatausahaan Dokumen Pendukung Lainnya

  • Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
  • BAST paling kurang memuat:
  1. tanggal serah terima;
  2. pihak pemberi dan penerima hibah;
  3. tujuan penyerahan;
  4. nilai nominal;
  5. bentuk hibah; dan
  6. rincian harga per barang.
  • Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah harus ditatausahakan oleh penerima hibah.


Pengajuan Permohonan Nomor Register

  • Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.
  • Surat permohonan nomor register dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-191/PMK.05/2011.
  • Permohonan nomor register dilampiri:
  1. perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  2. ringkasan hibah.
  • Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, permohonan nomor register dilampiri dengan:
  1. Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH); dan
  2. SPTMHL.
  • BAPH paling kurang memuat:
  1. tanggal serah terima;
  2. pihak Pemberi dan Penerima;
  3. tujuan Penyerahan;
  4. nilai nominal;
  5. bentuk hibah; dan
  6. rincian harga per barang.


Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke DJPU

  • Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA mengajukan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri:
  1. BAST; dan
  2. SPTMHL.
  • Dalam SPTMHL, telah mencantumkan nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam satuan mata uang Rupiah.
  • Nilai barang/jasa/surat berharga diperoleh dari BAST/dokumen pendukung hibah lainnya.
  • Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST.
  • Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima.
  • DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  1. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
  2. lembar ke-2, untuk PA/KPA guna dilampirkan pada pengajuan MPHL-BJS; dan
  3. lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.
  • SP3HL-BJS dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-191/PMK.05/2011


Pencatatan Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN

  • PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya.
  • Batas waktu penyampaian memo pencatatan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  • Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, PA/KPA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri:
  1. SPTMHL;
  2. SP3HL-BJS lembar kedua; dan
  3. SPTJM.
  • Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  1. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
  2. lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri copy MPHLBJS; dan
  3. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
  • Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS, KPPN membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah dan Pendapatan Hibah.
  • Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, PA/KPA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.
  • Apabila menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA penerima hibah tidak dapat menghasilkan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima, atas Pendapatan Hibah Langsung tidak diajukan permohonan nomor register dan tidak dilakukan pengesahan baik ke DJPU maupun ke KPPN.
  • Atas Pendapatan Hibah Langsung, diungkapkan secara memadai pada CaLK.


SANKSI

  • K/L yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.
  • Hibah yang diterima langsung oleh K/L dan tidak dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi tanggung jawab penerima hibah.


PENDAPATAN HIBAH YANG INELIGIBLE

  • Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh K/L, negara tidak menanggung atas jumlah ineligible Pendapatan Hibah yang bersangkutan.
  • Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah yang telah diajukan register dan pengesahan oleh K/L, negara dapat menanggung atas jumlah yang ineligible melalui DIPA K/L yang bersangkutan.


KETENTUAN PERALIHAN

  • Terhadap Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang telah diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini serta telah disahkan oleh DJPU, tidak diperlukan pengesahan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
  • Pendapatan Hibah Langsung dilakukan pencatatan oleh KPPN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.
  • Terhadap Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang telah diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini namun belum disahkan oleh DJPU, dilakukan pengesahan dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.


KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-191/PMK.05/2012 ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian/Lembaga Dalam Bentuk Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan-Peraturan Terkait Hibah:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Tulis Komentar


You are here: