seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 12130 kali

Pokok-Pokok PMK-190/PMK.05/2012 (Bagian I)

E-mail Print PDF

pmk-190

Dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pendapatan negara (APBN) yang optimal, efektif, dan efisien, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PMK ini berlaku mulai berlaku tanggal 01 Januari 2013.

Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan-peraturan berikut ini dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta peraturan pelaksanaannya; dan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;

RUANG LINGKUP PMK-190/PMK.05/2012

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN selain tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

PMK-190/PMK.05/2012 secara garis besar terdiri atas 12 (dua belas) pokok bahasan. Seputar.KPPN.com mencoba menyajikan pokok-pokok bahasannya. Semoga akan membantu semua pihak untuk memahami PMK-190/PMK.05/2012 sehingga pelaksanaan APBN akan semakin optimal, efektif dan efisien untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan kemajuan negara.

Pokok Bahasan Pertama PMK-190/PMK.05/2012 membahasa tentang PEJABAT PERBENDAHARAAN.

  • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang:

1. Menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; dan

2. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, yaitu PPK dan PPSPM

Kewenangan PA untuk menetapkan PPK dan PPSPM dilimpahkan kepada KPA. Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat ex-officio. Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker, setelah serah terima jabatan pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA.

PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dlm hal:

  1. Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
  2. Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I;
  3. Satker sementara;
  4. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau
  5. Satker Lembaga Negara.

Dalam hal Satker yang pimpinannya bukan PNS, PA dapat menunjuk :

  1. Pejabat lain yang berstatus PNS sebagai KPA.
  2. Kepala Satker sebagai KPA dengan mempertimbangkan efektivitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output/kinerja yang ditetapkan dalam DIPA, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Contoh:

  1. Satker A, Kepala Satkernya bukan PNS, pejabat di bawah kepala Satker adalah PNS. Maka pejabat di bawah Kepala Satker dapat ditunjuk sebagai KPA.
  2. Satker B, Kepala Satkernya bukan PNS, terdapat PNS yang jabatan rendah atau dianggap tidak mampu menjadi KPA. Maka Kepala Satker yang bukan PNS dapat ditunjuk sebagai KPA.

Penetapan PPK dan PPSPM oleh KPA

  1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan PPK dan/atau PPSPM kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker;
  2. Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan.
  3. PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan.
  4. Penetapan PPK dan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran, dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM, maka pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN.

Tugas dan Wewenang KPA

  1. menyusun DIPA
  2. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
  3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;
  4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
  5. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
  7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab KPA

  1. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  2. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  3. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar  proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  4. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
  5. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
  6. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
  7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
  • Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas dan Wewenang PPK

  1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  2. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
  3. Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP;
  4. Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA;
  5. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  6. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  7. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  8. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
  9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  10. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  11. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
  12. Membuat dan menandatangani SPP;
  13. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  15. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  17. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
  18. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
  19. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
  20. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Yang HARUS Dilakukan PPK Sebelum Menerbitkan SPP

  1. kelengkapan dokumen tagihan
  2. kebenaran perhitungan tagihan
  3. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN
  4. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa
  5. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak
  6. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara; dan
  7. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak
  •  Pejabat Pembuat SPM (PPSPM)

Tugas dan Wewenang PPSPM

1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

  1. kelengkapan dokumen pendukung SPP
  2. kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK
  3. kebenaran pengisian format SPP
  4. kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
  5. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
  6. kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai
  7. kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa
  8. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan
  9. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
  10. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
  11. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak

2. Menolak/mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

3. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

4. Menerbitkan SPM;

  1. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA
  2. menandatangani SPM; dan
  3. memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM

5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya berkaitan pengujian/perintah pembayaran.

  • BENDAHARA PENGELUARAN

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk eperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Ketentuan Bendahara Pengeluaran:

  1. Menteri/Ketua Lembaga menetapkan Bendahara Pengeluaran;
  2. Penetapan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala satker
  3. Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran.
  4. Surat Penetapan BP disampaikan kepada PPSPM dan PPK, serta kepada Kepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
  5. Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
  6. Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku
  7. Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran.
  8. Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan;

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi:

  1. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran
  2. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN

Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi:

  1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
  2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
  3. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu:
  4. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran,  nilai tagihan yang harus dibayar,  jadwal waktu pembayaran, dan  menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
  5. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
  6. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
  7. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  8. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
  9. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
  10. mengelola rekening tempat penyimpanan UP
  11. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN
  •  Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
  1. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang
  2. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan
  3. BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran

Tugas BPP meliputi:

  1. Menerima dan menyimpan UP
  2. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
  3. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK
  4. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  5. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara
  6. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
  7. menatausahakan transaksi UP
  8. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP
  9. mengelola rekening tempat penyimpanan UP


Tulis Komentar


You are here: